Tag: Pemprov Bali

MANGUPURA, NusaBali - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah menerima Rp 9.120.000.000 atau Rp 9,1 miliar pungutan wisatawan mancanegara (wisman) sejak pemberlakuannya pada 14 Februari 2024 lalu. Setiap wisman yang masuk ke Bali diberlakukan pungutan sebesar Rp 150.000 per orang.

MANGUPURA, NusaBali - Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menggelar sidang Pemeriksaan Setempat (PS) di Banjar Bakungsari Desa Ungasan, Kuta Selatan Badung pada Senin (19/2). Pemeriksaan setempat ini terkait sengketa tanah antara Pemprov Bali melawan Kakanwil BPN Provinsi Bali dan tergugat intervensi II Nyoman Nulung dkk.

JAKARTA, NusaBali - Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, Pemerintah Kabupaten Buleleng, dan PT Dirgantara Indonesia berinisiatif melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) Pengembangan Ekosistem Industri Kedirgantaraan Provinsi Bali.

Terkait sosialisasi pungutan wisman sebesar Rp150.000 agar berjalan efektif

AMLAPURA, NusaBali - Pemprov Bali sempat menarik dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) tahun 2023 untuk Karangasem sebesar Rp 35,34 miliar. Akibatnya, 31 paket pekerjaan fisik macet.

MANGUPURA, NusaBali - Klaim Pemprov Bali, melalui Surat Pernyataan Kepala Biro Aset Setda Prov. Bali, Drs. I Ketut Adiarsa, MH, yang mengakui telah menggarap tanah sengketa di Banjar Bakungsari Desa Ungasan, dipastikan palsu.

Sebagai upaya menekan kenaikan harga pangan jelang Hari Raya Galungan dan Kuningan.

DENPASAR, NusaBali - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali resmi terhitung 14 Februari 2024 membuka layanan pembayaran retribusi wisatawan asing di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Internasional Ngurah Rai. Hal tersebut menyusul mulai diberlakukannya pungutan Rp150.000 bagi wisman yang diterapkan Pemprov Bali.

DENPASAR, NusaBali - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mendukung program perhutanan sosial gagasan Kementerian LHK dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk mengelola hutan dengan target 10 persen dari wilayah yang izinnya sudah keluar.

DENPASAR,NusaBali - Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali di Kota Denpasar menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kota Denpasar, untuk penyelenggaraan pelayanan publik Samsat Denpasar yang akan beroperasi di Mal Pelayanan Publik Graha Sewaka Dharma, Lumintang, Kecamatan Denpasar Utara. Kerja sama ini ditandatangani, Senin (29/1).

DENPASAR, NusaBali - Pemerintah Provinsi Bali tengah merancang Rencana Aksi Daerah (RAK) Penyandang Disabilitas dalam rangka percepatan pemenuhan alat bantu para penyandang disabilitas.

AMLAPURA, NusaBali - Pemkab Karangasem melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, meniadakan Lomba Ogoh-ogoh jelang perayaan Nyepi Tahun Baru Caka 1946 pada Soma Pahing Langkir, Senin (11/3).  Alasannya, Pemprov Bali meniadakan lomba itu.

DENPASAR, NusaBali - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali meraih predikat ‘Sangat Baik’ dalam evaluasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023. Indeks SPBE Pemprov Bali mencapai 4,07 dari skala poin 5.

DENPASAR, NusaBali - Kalangan asosiasi spa meminta Pemprov Bali, memperjuangkan agar spa dan wellness tidak diklasifikasikan dalam hiburan khusus yang terkena kenaikkan pajak hiburan sebesar 40 persen.

Berdasarkan Keputusan Bupati Badung, hari kerja ASN yaitu 5 hari yang dimulai pada Senin sampai Jumat dengan jam kerja efektif 37,5 jam.

DENPASAR, NusaBali - Terhitung sejak, Selasa 2 Januari 2024 pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mulai melaksanakan jam kerja baru.

DENPASAR, NusaBali - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, dan PT Bank BPD Bali menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2023 dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Provinsi Bali di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, Jalan DI Panjaitan, Niti Mandala, Denpasar, Kamis (28/12). Pemprov Bali segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang tertuang dalam LHP.

DENPASAR, NusaBali - Sempat tertunda pencairannya, hibah desa adat, tunjangan Kepala Desa (Kades) serta perangkat desa akhirnya akan dituntaskan pada Februari 2024 mendatang.

IRH sebagai salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan

Program penggunaan kendaraan bermotor listrik oleh pegawai Pemprov Bali diberlakukan tiap Jumat per Januari 2024. Untuk itu, Dishub Bali diminta melakukan monitoring.