Tag: Pajak Hotel Restaurant (PHR)

Ketua Pansus APBD Induk 2016 I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan bagi-bagi dana PHR dari Kabupaten Badung kepada 6 kabupaten penerima tidak perlu lagi ada perubahan Perda APBD Bali 2017.

Penyaluran Pajak Hotel dan Restauran (PHR) oleh Pemkab Badung secara langsung kepada 6 kabupaten penerima, kecuali Gianyar, tidak bisa dilaksanakan Juni 2017 nanti.

Penyaluran Pajak Hotel dan Restauran (PHR) oleh Pemkab Badung secara langsung kepada 6 kabupaten penerima, membuat Pemprov Bali kelabakan.

Pendistribusian secara langsung penyisihan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dari Badung kepada 6 kabupaten se-Bali, kecuali Gianyar, bakal direalisasikan Juni 2017 nanti.

Keinginan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta untuk membagikan secara langsung penyisihan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) kepada 6 Kabupaten se-Bali, kecuali Gianyar, semakin lapang.

“Selama ini proses PHR didistribusikan Pemprov Bali diketahui memang aman-aman dan tak ada masalah”