Tag: DPD RI

JAKARTA, NusaBali
Usai pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI, Kamis (19/8), Pimpinan DPD RI lanjut menetapkan mereka dalam Sidang Paripurna ke-3 di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (20/8).

MANGUPURA, NusaBali
Anggota DPD RI Anak Agung Gde Agung bersinergi dengan aparat Polres Badung, Polsek Abiansemal, dan Polsek Petang membagikan paket sembako kepada masyarakat dari Kecamatan Abiansemal dan Petang yang dipusatkan di Wantilan Pura Dalem Desa Adat Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Kamis (29/7).

JAKARTA, NusaBali
Anggota Komite I DPD RI Dapil Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III (AWK), mendapat teguran secara tertulis dari Badan Kehormatan (BK) DPD RI.

DENPASAR, NusaBali
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Bali, AA Gde Agung menerima aspirasi Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali di Kantor Sekretariat DPD RI Perwakilan Bali di Denpasar, Rabu (16/6).

JAKARTA, NusaBali
Pengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) tidak hanya terjadi pada sembako saja, pendidikan juga akan kena.

JAKARTA, NusaBali
Sidang Paripurna DPD RI telah mensahkan Panitia Khusus (Pansus) Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (TKH) pada 6 Mei 2021.

JAKARTA, NusaBali
Kebijakan pemerintah melebur Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendapat tanggapan dari anggota Komite III DPD RI yang membidangi pendidikan, Anak Agung Gde Agung.

DENPASAR, NusaBali
Memasuki masa reses, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Bali AA Gde Agung menyerap aspirasi tentang pelaksanaan haji dan umroh di Masjid Baitus Shabirin, Jalan Tunggul Ametung IIIA Nomor 15, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Rabu (24/2).

MANGUPURA, NusaBali
Anggota Komite III DPD RI Anak Agung Gde Agung bersinergi dengan Ombudsman Bali membagikan puluhan paket sembako kepada para nelayan di Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung pada Minggu (3/1) pagi.

MANGUPURA, NusaBali
Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19, Anggota Komite III DPD RI, AA Gde Agung, membagikan bingkisan sembako kepada sekitar 125 orang ibu-ibu rumah tangga serta anak-anak se-Kecamatan Mengwi, Badung.

DENPASAR, NusaBali
Izin pemanfaatan dan penataan ruang yang selama ini menjadi kewenangan penuh di pusat tanpa perlu mendengar masukan dari daerah berubah total dalam keputusan RUU Omnibus Law yang disetujui DPR RI, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/10).

Masalah ‘saling seluk’ bidang tugas dalam menyerap aspirasi masyarakat ini sudah menjadi pembicaraan di DPD RI.

JAKARTA, NusaBali
Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menganggap perlakuan negara terhadap daerah pesisir, kepulauan dan daerah terluar (PKT) masih jauh dari kata adil.

DENPASAR, NusaBali
Wakil Rakyat Bali di Senayan kembali bersuara lantang soal Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang terkenal disebut Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) ketika ditentang para tenaga kerja pariwisata dalam rapat virtual Komite III DPD RI, Selasa (5/5).

MANGUPURA, NusaBali
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) utusan Provinsi Bali Anak Agung Gde Agung berharap pelaksanaan ibadah haji tahun 1441 Hijriyah atau 2020, tetap berjalan sesuai jadwal yang ditentukan dan tidak terganggu oleh penyebaran wabah virus Corona.

DENPASAR, NusaBali
Omnibus Law (penggabungan beberapa Undang-Undang) yang terfokus pada persoalan ekonomi, pemberdayaan UMKM dan urusan cipta lapangan kerja (Cika) membuat pekerja pariwisata di Bali resah.

DENPASAR, NusaBali
Rancangan Undang-Undang (RUU) Bali yang kini sedang proses perjuangan di Senayan tidak hanya mengandalkan materi dan substansi.

Anggota Komite III DPD RI dari dapil Bali Anak Agung Gde Agung mengusulkan kepada Menteri Agama Fachrul Razi untuk segera menegerikan pasraman di Bali.

Verifikasi dan pengesahan Ranperda di pusat yang memakan waktu lama menjadi persoalan dan dikeluhkan daerah.

Made Mangku Pastika dan Anak Agung Gde Agung tegaskan dari sisi substansi, RUU Provinsi Bali sangat soft, tidak ada unsur Bali mau eksklusif. Isinya sangat NKRI, sehingga tidak ada alasan untuk ditolak