Tag: ORI Bali

Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Bali, Umar Ibnu Alkhatab mengcek sistem pelayanan publik di Kantor Dinas Pendidikan Gianyar, Selasa (31/12/2019).

Sepanjang tahun 2018, perbedaan syarat adminduk di dua jenis desa (desa adat dan desa dinas) menempati ranking teratas dugaan maladministrasi untuk isu adminduk yang dilaporkan ke Kantor Perwakilan ORI Provinsi Bali

Ombusman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali menerima pengaduan atau laporan dari pihak orangtua murid terkait pungutan yang cukup besar dalam bentuk sumbangan sukarela di SMPN 10 Denpasar.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menerima kunjungan Ombudsman RI di ruang rapat Kantor Bupati Klungkung, Kamis (1/8).

Pemkot Denpasar diminta menyelesaikan dasar hukum dan dijelaskan dalam juknis secara detail, sehingga tidak ada lagi yang membingungkan masyarakat.

Hari Ini, Seleksi 9 Jabatan Eselon II di Gianyar

Tuntut dan Putus Miring Penyelundup Narkoba dari Luar Negeri

Pemerintah Kabupaten Badung menaruh harapan besar pada 20 orang tenaga penyuluh pertanian dan 31 orang tenaga guru honorer kategori 2 (K2) yang mengikuti tes computer assisted tes (CAT) dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bisa lulus semua.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan lewat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali merilis hasil survei tahun 2018 tentang kepatuhan 5 kabupaten (Tabanan, Jembrana, Buleleng, Klungkung, Bangli), Senin (7/1).

"Untuk pertahanan yang paling banyak kasus personal. Misalnya luas yang harus diukur ulang dan patok bergeser"

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali hanya mampu menyelesaikan sebanyak 87 persen dari target 90 persen laporan atau pengaduan masyarakat yang diterimanya.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Bali menemukan masih banyak pemerintah mengintervensi pejabat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018 di Tabanan.

Kepala ORI Bali Umar Ibnu Alkhatab meminta agar Perda itu dijalankan, dan tidak melakukan pungutan di luar peraturan.

Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang tidak sesuai petunjuk teknis (juknis) di beberapa SMP favorit di Tabanan, membuat asisten Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Bali turun ke Tabanan, Kamis (12/7).

56 KK di perbatasan Desa Tiying Gading, Kecamatan Selemadeg - Desa Bajra Utara, Kecamatan Selemadeg Barat, Tabanan, belum pernah mendapatkan bantuan pemerintah desa dan Pemkab Tabanan.

Inilah hasil survei indeks persepsi maladministrasi yang digelar Ombudsman Re-publik Indonesia (ORI) terkait pelayanan publik di 11 provinsi.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Prof Adrianus Meliala menyebut ada empat instansi pelayanan publik yang paling sering dikeluhkan masyarakat dari tahun ke tahun. Diantaranya instasi pemerintah daerah (pemda), Badan Pertanahan Nasional (BPN), instansi pendidikan, dan kepolisian.

Apabila Pilkada Bali berjalan damai, maka pelayanan publik akan berjalan baik dan jika sebaliknya, maka akan mempengaruhi pelayanan publik.

Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Ortal) Pemkab Tabanan menyelenggarakan bimbingan teknis pelayanan publik di ruang Rapat Kantor Bupati Tabanan, Rabu (24/1).