Tag: Perda

Sesuai Perda Bali Nomor 03 Tahun 2018 dan Perda Karangasem Nomor 16 tahun 2016, pengusaha tidak diwajibkan memungut retribusi.

Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mendapat prioritas pembahasan eksekutif dan legislatif.

Kabupaten Buleleng belum mempunyai Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), meski telah ada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten sejak tahun 2013.

DPRD Buleleng, sepakat tidak membentuk panitia khusus (Pansus) membahas tiga Ranperda yang diajukan eksekutif. Pembahasan diambil alih oleh masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Pasca Penghapusan Perda Jalur Hijau disiapkan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Setelah berlakunya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, Gubernur Wayan Koster kembali menerbitkan regulasi baru.

Panitia Kerja (Panja) DPR RI terkait Revisi Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan resmi menyepakati untuk memperbaiki secara terbatas pasal 7 ayat 1 terkait batas usia minimal pernikahan.

Regulasi yang kejar tayang tahun ini Perda Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Perda Pemajuan Kebudayaan. Perda Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan, Perda Wajib Belajar 12 Tahun

Perkara Tanah Desa Adat Jadi Sorotan

Pemberlakuan retribusi pariwisata dengan pungutan kepada wisatawan di Bali sebesar 10 dolar AS per orang, menunggu lampu hijau dari pusat.

DPRD Bali Sahkan 8 Ranperda Sekaligus

Perda RTRW Juga Ikut Disahkan

Supaya Pimpinan Dewan Bisa Definitif

Teluk Benoa Masuk Kawasan Konservasi

Wacana Pembentukan Perda tentang Pengarusutamaan Gender

DPRD Kabupaten Badung kembali menggelar Rapat Paripuna, Senin (29/7), dengan agenda jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi atas empat ranperda dan empat dokumen penganggaran daerah.

Eksekutif dan DPRD Tabanan sepakat menetapkan lima buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Perda Perlindungan Anak dan Perempuan

Sempat Dipertanyakan Pimpinan Dewan

Sebanyak 13 orang dari 16 pelanggar Perda Kota Denpasar mangkir dari panggilan untuk mengikuti sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Kantor Camat, Denpasar Utara, Selasa (26/6).