Tag: RUU Pemilu
JAKARTA, NusaBali.com
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta seluruh fraksi di DPR dan pemerintah membuat kebijakan yang objektif terkait jadwal Pilkada 2022 dan 2023 yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Habiburokhman mengajukan gugatan UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pasca disahkannya RUU Pemilu menjadi Undang-Undang Pemilu pada, Jumat (21/7) lalu, masih menyisakan tanda tanya, termasuk bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bali.
RUU Penyelenggaraan Pemilu telah disahkan menjadi UU lewat paripurna DPR yang diwarnai aksi walk out.
Pansus RUU Pemilu dan pimpinan DPR menggelar rapat tertutup jelang paripurna 20 Juli.
Saat ini sejumlah isu krusial RUU Pemilu belum juga diputuskan.
Pembahasan RUU Pemilu masih belum menemukan titik tengah antara pemerintah dan DPR karena masih terganjal isu presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden).
Partai Demokrat sampai saat ini bersikukuh ambang batas capres atau presidential threshold (PT) nol persen.
PPN Jasa Pengiriman Dikenakan Tarif Khusus
Pedagang Kembang Api Musiman di Pasar Asemka
Menyongsong Libur Nataru
Pemasangan Biopori ‘Anti Banjir’
Air Mancur Tukad Badung ‘Macet’
Ingin Berlangganan Koran Nusabali? Hubungi Tim Sirkulasi 0361-227410
Nusa Ning Nusa
MUTIARA WEDA: Ada atau Tidak Ada?
yeyaṃ prete vicikitsā manuṣye- ‘stītyeke nāyamastīti caike, etadvidyāmanuśiṣṭastvayā’haṃ varāṇāmeṣa varastṛtīyaḥ. (Kathopanishad, 1.1.20)