Tag: Perpu

JAKARTA, NusaBali
Ketua Tim Pengawasan (Timwas) DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19, Muhaimin Iskandar, menilai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan harus berjalan efektif dan efisien,

JAKARTA, NusaBali
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyerahkan Rancangan Undang-undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.

Fadjroel juga menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi atau judicial review yang diajukan Zico Leonard dan puluhan mahasiswa lainnya terhadap UU KPK.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BEM Seluruh Indonesia rencanakan gelar aksi demo di depan Istana

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI) Syamsuddin Haris mengungkapkan, ada tiga opsi yang bisa dipilih Presiden Joko Widodo, apabila ingin menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terhadap UU KPK hasil revisi.

Moeldoko mengungkapkan Jokowi menghadapi buah simalakama

Desak terbitkan Perppu KPK atau mahasiswa akan turun lebih besar lagi

Jokowi pastikan tak akan keluarkan Perppu terkait revisi UU KPK

Presiden Jokowi meminta DPR segera rampungkan revisi UU Tindak Pidana Terorisme.

Dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri atas pernyataannya yang diduga mengandung SARA, advokat Eggi Sudjana melaporkan balik para pelapornya.

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) disambut sukacita oleh tokoh Bali yang Ketua Umum Forum Kerukunan Antar-Umat Beragama (FKUB) Ida Pelingsir Agung Putra Sukahet.

DPR RI telah menetapkan Perppu 2/2017 tentang Ormas menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna, Selasa (24/10).

Seperti diprediksi, Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas resmi ditetapkan DPR menjadi Undang-undang menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013, melalui sidang paripurna di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/10).

Selangkah lagi Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) akan disahkan menjadi Undang-undang.

Menko Polhukam sebut ormas HTI ingin bentuk model pemerintahan khilafah, yang sama artinya tidak akui NKRI

Pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perppu) No. 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat (ormas).