Tag: Mahkamah Konstitusi (MK)

JAKARTA, NusaBali - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah memerintahkan jajaran stafnya untuk melibatkan pakar dalam mengkaji soal peluang dihapusnya parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional.

MK yang membatalkan atau menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen akan berdampak terhadap ketentuan ambang atas parlemen

MEDAN, NusaBali - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara menyatakan siap menghadapi gugatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri di Mahkamah Konstitusi (MK).

JAKARTA, NusaBali - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkapkan bahwa terdapat 21 provinsi yang telah menetapkan kepala daerah hasil Pilkada 2024 pada Kamis (9/1).

JAKARTA, NusaBali - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (PT) membawa implikasi yang kompleks bagi dinamika politik Indonesia.

JOGJAKARTA, NusaBali - Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) mengingatkan DPR RI untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau ‘presidential threshold’ tanpa melakukan manuver menyimpang dari semangat putusan itu.

Putusan MK mencegah berulangnya stagnasi kontestasi pemilu eksekutif dengan fakta telah terjadi aksi borong rekomendasi partai.

JAKARTA, NusaBali - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) bakal mengubah total peta politik tanah air. Terbaru, DPR RI dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu akan melibatkan masyarakat dan tokoh secara luas.

JAKARTA, NusaBali - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda membenarkan kabar bahwa pelantikan kepala daerah terpilih dari Pilkada Serentak 2024 akan diundur menjadi Maret 2025, dari yang semula dijadwalkan pada Februari 2025.

Putusan MK yang mengabulkan gugatan uji materi Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 itu merupakan putusan yang populis

JAKARTA, NusaBali - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyambut baik keputusan Penghapusan ketentuan ambang batas calon presiden (Presidential Threshold) 20 Persen oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

JAKARTA, NusaBali - Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa Bawaslu daerah harus membuat keterangan tertulis untuk sengketa hasil Pilkada Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan data dan fakta hasil pengawasan di lapangan.

JAKARTA, NusaBali Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mewanti wanti agar Mahkamah Konstitusi (MK) berhati hati dalam menyelesaikan 275 sengketa atau perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024.

TABANAN, NusaBali - Ketua Tim Media sekaligus juru bicara (jubir) Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati (Cabup-Cawabup) Tabanan, Komang Gede Sanjaya-I Made Dirga, I Putu Eka Putra Nurcahyadi mengatakan, Pilkada Tabanan 2024 dipastikan tidak ada gugatan alias perselisihan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

KPU Bangli yang menargetkan partisipasi pemilih mencapai 85 persen, hanya mampu mendongkrak partisipasi sekitar 78 persen

JAKARTA, NusaBali - Sebanyak 160 advokat dari seluruh Indonesia mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK), Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

JAKARTA, NusaBali - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, buruh akan melakukan mogok nasional jika tuntutan kenaikan upah minimum tahun depan tidak dipenuhi dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang (UU) Cipta Kerja merugikan buruh. Mogok kerja direncanakan akan berlangsung selama 3 hari.

JAKARTA, NusaBali - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai dekatnya jarak antara pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi salah satu penyebab dari banyaknya calon tunggal pada Pilkada Serentak 2024.

JAKARTA, NusaBali - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri mengungkapkan, bahwa jalan kebenaran hadir terkadang dengan dengan cara yang tak bisa diatur-atur. Buktinya, walau sempat berusaha dikurung agar tak bisa mencalonkan kepala daerah untuk diusung pada Pilkada 2024, belakangan selalu muncul jalan.

TABANAN, NusaBali - Tiga partai politik (parpol) di Tabanan masing-masing bisa mengusung pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati secara mandiri untuk Pilkada serentak 2024. Peluang ini muncul pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah Pilkada serentak 2024.