Tag: APBDes

Kejaksaan Negeri Tabanan (Kejari) ikut ambil andil dalam membantu pendampingan terhadap desa untuk menjalankan APBDes, terutama dana desa.

Kesejahteraan perangkat desa saat ini sudah mulai disetarakan dengan PNS.

Dampak Ketatnya Pengelolaan APBDes

Puluhan perbekel se–Kabupaten Tabanan mengadu ke dewan terkait perubahan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dari Permendagri 113 Tahun 2014 terkait penganggaran tunjangan beban kerja perbekel dan perangkat desa dalam APBDes Tahun 2019 yang saat ini belum ada regulasi.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung menggelar banding terhadap vonis yang dijatuhkan terhadap penyelewengan kasus realisasi APBDes di Desa Satra Tahun 2015 oleh Mantan Perbekel Desa Satra Ni Made Ratnadi.

Dugaan Korupsi APBDes Sebesar Rp 1 Miliar

Perangkat desa dari 75 desa se-Kabupaten Karangasem mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) tata cara menyusun rancangan APBDes 2019.

Sejumlah desa di Karangasem mendahului menyusun R-APBDes (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa) tahun 2019.

Perbekel Desa Abang, Kecamatan Abang, Karangasem I Nyoman Sutirtayana bersama Danramil Abang Kapten Inf I Ketut Sumendra survei jalan rusak penghubung Banjar Tanah Aji menuju Banjar Basangalas, Selasa (5/6).jalan

Mewujudkan pembangunan yang berimbang antara fisik, mental, dan spiritual, adalah cita-cita semua desa.

Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, bahwa APBDes masing-masing desa wajib diubah menjadi program padat karya tunai.

SKB empat kementerian mewajibkan minimal 30 persen APBDes tersalurkan untuk upah pekerja.

Dari 129 desa yang ada di Buleleng, ternyata tinggal dua desa, yakni Desa Bebetin dan Desa Suwug, Kecamatan Sawan, yang belum mencairkan.

Perbekel menyayangkan, kenapa setelah APBDes tersebut tersusun, aturan perubahan tersebut baru turun.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung menetapkan Perbekel Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Ni Made Ratnadi sebagai tersangka dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2015 dengan total kerugian Rp 94 juta.

Dinas Kesehatan Provinsi Bali melaksanakan kegiatan pertemuan sosialisasi Pedoman Umum Pemanfaatan Dana Desa tahun 2018, Jumat (2/3) di Dhyana Pura 2, Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Badung.

Penggelontoran dana desa oleh pemerintah pusat ke desa-desa, jumlahnya cukup besar mencapai miliaran rupiah.

Tahun 2018, pemerintah pusat menganggarkan dana desa Rp 60 triliun untuk 74.958 desa di Indonesia.

Sumber Keuangan Desa Capai Rp 225 Miliar

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karangasem menegaskan kepada 75 perbekel di Karangasem agar tidak ragu merealisasikan dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) dari Provinsi Bali walau APBDes tahun 2018 telah disahkan.