Tag: RUU

SINGARAJA, NusaBali - Anggota DPD RI Dapil Bali, Anak Agung Gde Agung mengaku optimis Rancangan Undang-Undang (RUU) Bahasa Daerah Nusantara dapat disahkan tahun ini. RUU Bahasa Daerah yang diinisiasi oleh AA Gde Agung saat ini sudah masuk dalam daftar prioritas Badan Legislasi (Baleg) DPR RI nomor 37.

DENPASAR, NusaBali - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumhan) RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menekankan pentingnya pembinaan hukum untuk mendorong efektivitas kinerja, sehingga memberikan kesejahteraan rakyat.

JAKARTA, NusaBali - Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI), Putu Supadma Rudana mengatakan perlu ada kajian secara komprehensif untuk mengintegrasikan penguatan kebudayaan dan peradaban bangsa yang tidak hanya dengan RUU Permuseuman saja.

JAKARTA, NusaBali - Ketua Asosiasi Museum Indonesia (AMI) yang juga Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mendorong  pemerintah pusat maupun daerah melakukan revitalisasi pengelolaan museum.

DENPASAR, NusaBali - Komite III DPD RI menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara tidak akan menimbulkan disintegrasi bangsa.

JAKARTA, NusaBali - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) menargetkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian dapat rampung tahun ini. 

UU Provinsi Bali akan jadi ‘mesin uang’, karena bisa lakukan pungutan di berbagai sumber, mulai wisatawan, kerja sama pengelolaan bandara dan lainnya

JAKARTA,NusaBali
Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Bali sudah disahkan DPR RI, melalui paripurna, Selasa (4/4).

UU Provinsi Bali akan memperkuat Bali dalam menjaga kearifan lokal, desa adat, agama dan budayanya, yang selama ini menghidupkan sektor pariwisata.

Setelah UU Provinsi Bali disahkan, ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu dilakukan Pemprov Bali, Karena beberapa pasal harus diatur dengan Perda.

Dalam Surat Undangan Rapat Paripurna DPR RI, Selasa hari ini tertuang agenda pengambilan keputusan 8 RUU Provinsi, salah satunya RUU Provinsi Bali.

JAKARTA, NusaBali
Komisi II DPR RI menyetujui delapan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi, termasuk RUU Provinsi Bali dalam Rapat Kerja (Raker) bersama dengan DPD RI dan Pemerintah yang dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Ruang Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (29/3).

RUU tentang Provinsi Bali sesungguhnya sangat moderat, semuanya wajar, tidak menuntut kekhususan, netral serta tidak membebani Pemerintah Pusat.

JAKARTA, NusaBali
Rapat Panitia Kerja (Panja) delapan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan,

Setelah dilakukan lobi-lobi dan harmonisasi dengan Baleg, Desa Adat kembali masuk draf RUU Provinsi Bali, begitupula konsep Tri Hita Karana.

‘Jadi dana perimbangan hilang, berubah menjadi hubungan keuangan daerah dan pusat yang menghilangkan peluang Bali’

MANGUPURA, NusaBali
Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP berisi antara lain pengakuan dan penghormatan atas hukum adat.

Kekuatan juga ditambah Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar AA Bagus Adhi Mahendra Putra alias Gus Adhi yang memang duduk di Komisi II DPR.

DENPASAR,NusaBali
Anggota Komisi II DPR RI dapil Bali dari Fraksi Golkar Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra mendorong agar Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengembalikan pasal 41 dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Provinsi Bali yang sedang dibahas di DPR RI.