Tag: DPRD Buleleng

Ketut Dody Tisna Petik Hasil Investasi Selama 15 Tahun

Sebanyak 13 orang tercatat menjadi penguasa baru di DPRD Kabupaten Buleleng.

Masa jabatan anggota DPRD Buleleng periode 2014-2019, tinggal empat bulan lagi, karena Agustus sudah ada pelantikan anggota dewan yang baru.

PDIP memiliki aturan, jabatan Ketua Dewan harus diserahkan kepada pengurus partai sesuai tingkatannya.

Lembaga DPRD Buleleng kembali membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati atas APBD tahun 2018, di tengah suasana perhitungan perolehan suara Pileg 2019.

Kajian Akademik Belum Ada

Perkimta Tunggu Konsultasi LKPP

Patung Bung Karno yang mestinya dipasang pada akhir 2018, ternyata hingga kini belum rampung dikerjakan.

Soal Rasionalisasi Anggaran 2019

Pimpinan DPRD Buleleng mengajak seluruh masyarakat Buleleng menjaga situasi kondusif.

Mantan anggota dewan akhirnya berkomitmen membayar utang yang tercatat pada kas Negara. Dan sebagian besar dari 16 orang, sudah mulai mengangsur pelunasan utang piutang tersebut.

Utang yang harus dibayar itu berdasar audit BPK RI yang mengindikasikan perjalanan dinas anggota dewan periode 2004-2009 yang ‘mencurigakan’.

Pemkab Buleleng melalui Bidang Aset, Badan Keuangan Daerah (BKD), akhirnya berhasil menarik mobil dinas yang selama ini dalam penguasaan mantan anggota DPRD Buleleng, periode 2004-2009, Gede Rasa Dana.

Lembaga DPRD Buleleng, mulai menggarap usulan Ranperda Bendega. Ranperda ini akan memberi perlindungan bagi masyarakat pesisir yang identik dengan para nelayan.

“Sepertinya Pemkab Buleleng terlalu lunak hingga tidak berani memblack list kontraktornya”. (Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa).

Potensi pertanian atau hortikultura di Desa Tembok tak bisa diberdayakan lantaran mengalamikrisis air.

Soal Kerugian PD Pasar

DPRD Buleleng menemukan beberapa dinas yang berkaitan dengan sektor pertanian masih perlu tambahan dana.

44 anggota DPRD Buleleng resmi mendapat kenaikan tunjangan perumahan Rp 10 juta/bulan.

Pihak eksekutif tak berani menolak keinginan anggota dewan, melainkan meminta petunjuk dari Gubernur Bali.