Tag: DPRD Klungkung

“Waktu nunas tirta di Pura Prajapati, saya percikkan tirta, lalu keluar seekor ulat bulu. Waktu itu di ruangan ICU yang steril, ini aneh sekali. Dokter dan perawat juga heran, karena ini tidak bisa diterima oleh akal sehat,” ungkap Martini.

Sepertinya, mereka sadar tindakannya menyalahi aturan. Hanya sopir truk yang masih bertahan.

Komisi II DPRD Klungkung mengecek proyek biogas di Kecamatan Nusa Penida, Klungkung.

Komisi II DPRD Klungkung memperjuangkan agar keberangkatan (trip) Kapal Roro (roll on-roll off) Nusa Jaya Abadi milik Pemkab Klungkung, bisa dikembalikan menjadi dua trip dalam sehari.

Pemkab Klungkung bersama DPRD Klungkung menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klungkung Tahun 2017.

Komisi II DPRD Klungkung menggelar pemantauan di Pelabuhan Nusa Penida, beberapa waktu lalu.

Upaya Dinas Perhubungan (Dishub) Klungkung menaikkan tarif Kapal Roro (roll on-roll off) Nusa Jaya Abadi, 17 persen, mendapatkan tanggapan dari anggota DPRD Klungkung.

Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Klungkung mendatangi Komisi II DPRD Klungkung, Senin (9/4).

Akibat keterlambatan ini pegawai kontrak yang mengandalkan pemasukan dari gaji bulananan kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga.

19 rancangan peraturan daerah (Ranperda) diusulkan dalam pembentukan peraturan daerah (Prolegda) Kabupaten Klungkung 2018.

Bahkan ada satu objek menerima dua hibah bansos. Karena saat pengajuan proposal menggunakan nama lokasi berbeda untuk satu objek.

Komisi I DPRD Klungkung menggelar sidak ke Desa/Kampung Toyapakeh, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Selasa (30/1) pagi.

Anggota DPRD Klungkung Sang Nyoman Putrayasa, keterlambatan pengerjaan proyek hingga penyetoran surat pertanggungjawaban (SPJ), bantuan hibah bansos urusan kebudayaan, oleh penerima bansos karena cuaca hujan.

Kebocoran tersebut karena celah keramik lantai II ada sedikit lobang sehingga air masuk lewat celah pilar bangunan.

Rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD Klungkung 2018 akhirnya ditetapkan jadi Perda.

Pelaksana proyek harus dan sudah membayar finalti sekitar Rp 2,2 juta lebih per hari keterlambatan.

Ternyata, setelah sampel dari aspal itu dicek ke Bandung dinilai kualitasnya kurang bagus.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali mengelar test urine dengan menyasar anggota DPRD Klungkung, Senin (13/11) pagi.

Pemkab Klungkung dan DPRD Klungkung mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Klungkung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.

Masalahnya, sampai saat ini belum ada langkah dinas terkait untuk menangani hal ini.