Tag: BPK

Kemenpora Tagih Roy Suryo

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Bali, melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap pemanfaatan dana desa dan pengelolaan sampah di Kota Denpasar.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta didampingi Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menerima Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali yang dipimpin IGN Satria Perwira di Ruang Rapat Bupati, Senin (20/8).

Badan Pengelola Kawasan (BPK) Padangbai, Banjar Segara, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Karangasem beroperasi sejak 8 Juli 2017.

Lakukan Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja Dana Desa dan Pengelolaan Sampah

Pos kegiatan belanja barang dan jasa ditempatkan sebagai Belanja Langsung (BL). Selain itu realisasi program kegiatan di sejumlah OPD, masih di bawah 50 persen.

Penagihan dana bergulir yang sempat jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, masih berjalan alot.

Pinjaman dana bergulir untuk UKM macet dan baru akan ditagih setelah 10 tahun program itu berjalan.

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Bali melaksanakan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksanaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LKPD) Se-Bali Tahun Anggaran 2017, Senin (28/5) di ruang pertemuan kantor BPK RI Perwakilan Bali.

Pemkab Bangli meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017.

Bupati Target Menekan Catatan dari BPK

Pemprov Bali mencatat prestasi gemilang untuk kelima kalinya secara beruntun mendapat opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas audit Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD).

Penyelesaian aset dan pengelolaan tanah dibawah penguasaan Pemprov Bali yang terus menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI setiap tahun disorot DPRD Bali.

Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengkritisi lemahnya data pangan yang dimiliki pemerintah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut ada 15 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangli yang kurang dalam pengendalian intern.

Selama 12 tahun hasil rekomendasi BPK tak semuanya ditindaklanjuti.

Pemerintah Provinsi Bali optimis mampu mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017 yang dilaksanakan oleh BPK RI Perwakilan Bali.

Kerja keras Pemkab Tabanan menindaklanjuti segala rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak sia-sia.

Setelah ada hasil audit BPK, Kejaksaan akan menindaklnajut hasil audit tersebut.

Versi BPK, jika pembangunan ditalangi berarti desa pakraman telah punya anggaran.