Tag: Pemprov Bali

Dinas Pariwisata Provinsi Bali tengah merancang Ranperda Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Bali, sejalan dengan upaya menuju pariwisata daerah setempat yang lebih berkualitas.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Bali mencatat kucuran APBN dari sektor Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 114,72 miliar tidak terserap di Bali selama tahun 2019.

Bali sebagai salah satu tujuan wisata dunia dan pusat pertumbuhan nasional, sudah seharusnya memiliki manajemen penanggulangan bencana yang baik.

Versi Sugawa Korry, Pimpinan DPRD NTB dan DPRD NTT mendukung perjuangan RUU Provinsi Bali

Gubernur Wayan Koster telah menyiapkan berbagai langkah sebagai upaya memperkuat fundamental perekonomian Bali tahun 2020 dan mendorong kemajuan pembangunan di segala bidang.

Sanggar seni di Bali yang berhasil mendapat akreditasi A akan ditugaskan untuk melakukan diplomasi budaya ke luar negeri

Kinerja Gubernur Bali-Wakil Gubernur Bali Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati selama 2018-2019 dengan berbagai gebrakan memimpin Bali berbuah manis.

Puan Maharani langsung minta Sekjen DPR RI untuk tindaklanjuti RUU Provinsi Bali yang masuk nomor urut 162 dalam daftar Prolegnas 2020-2024

Rancangan Undang-undang (RUU) Provinsi Bali dapat nomor urut 162 dari total 500-an RUU dalam daftar tunggu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.

DPRD Bali galang dukungan untuk perjuangan RUU Provinsi Bali, yang sudsah dia-jukan ke DPR RI.

Selain Menteri Dalam Negeri, DPD RI juga keluarkan surat dukungan terhadap perjuangan RUU Provinsi Bali

Pemprov Bali kebagian 676 jatah CPNS Tahun 2019/2020. Terbanyak untuk tenaga teknis sebanyak 353 orang, sementara tenaga kependidikan 251 orang, dan tenaga kesehatan 72 orang.

Anggota DPD RI Dapil Bali sarankan DPRD Bali ajukan judicial review terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Menkum HAM Yasonna Laoly menyatakan RUU Provinsi Bali tidak harus masuk daftar antrean untuk bisa lolos dalan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Draft RUU Provinsi Bali kemarin diserahkan Gubernur Wayan Koster kepada Mendagri Tito Karnavian

Perjungan RUU Provinsi Bali bergema dalam ajang Munas X Golkar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (4/12).

Perjuangan RUU Provinsi Bali yang dipimpin langsung Gubernur Wayan Koster, terus berlanjut.

Pemerintah Provinsi Bali menyatakan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

RUU Provinsi Bali bertujuan untuk pembangunan Bali yang lebih sinergis, harmonis, saling merangkul yang mencerminkan Tri Hita Karana, Nangun Sad Kethi Loka Bali, dan kearifan lokal Bali

Made Mangku Pastika dan Anak Agung Gde Agung tegaskan dari sisi substansi, RUU Provinsi Bali sangat soft, tidak ada unsur Bali mau eksklusif. Isinya sangat NKRI, sehingga tidak ada alasan untuk ditolak