Tag: Pemprov Bali

Ratusan pengunjung memadati stand-stand yang tersedia dalam Pameran Bursa Kerja (Job Fair) yang digelar Pemerintah Provinsi Bali di Lantai 2 Gedung Olahraga (GOR) Lila Bhuana, Jalan Melati, Denpasar, Jumat (19/5) kemarin. 

Pansus Aset DPRD untuk menangani masalah aset Pemprov Bali sudah ketiga kalinya dibentuk.

Kami tetap berangkat walaupun belum ada dukungan anggaran dari Pemprov Bali. Namun kita buktikan ke pemerintah, kita bisa promosi itu sendiri.

Kepala BLH, Kepala Badan Perizinan-Penanaman Modal, dan Kepala Satpol PP Provinsi Bali kemarin terjun bersama ke lokasi proyek di Sawangan

Gaji Rp 1 miliar yang ngadat milik 305 Satpam di Pemprov Bali yang semuanya disalurkan PT Lipuri Jagad

Selain SMAN Bali Mandara, program yang juga tembus Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2017 adalah Simantri dan PB3AS

Meski polemik pembangunan RS Indera (RS Mata Bali Mandara) di Jalan Angsoka, Denpasar masih terkendala dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun jadwal peresmian rumah sakit milik Pemprov Bali ini tetap jalan terus.

DPRD Bali mulai menunjukkan gelagat tidak kompak dalam upaya mengungkap dugaan kecurangan rekrutmen pegaweai kontrak di RS Bali Mandara.

Mengadukan kecurangan terkait rekrutmen pegawai kontrak Rumah Sakit Bali Mandara Provinsi Bali ternyata perlu nyali besar.

Setelah Pemprov Bali dan Pemkab lainnya melakukan kampanye makan daging babi bersama, kini giliran Pemerintah Pemerintah Kota Denpasar menggelar demo makan daging babi guling bersama di depan Museum Bali kawasan Lapangan Puputan Badung Jumat (31/3).

Musrenbang Provinsi Bali hari ini dihadiri Kemenkeu, Kemendagri, Kemenpar, Kementerian PU, PemenPAR-RB, dan Bappenas

Penyaluran Pajak Hotel dan Restauran (PHR) oleh Pemkab Badung secara langsung kepada 6 kabupaten penerima, membuat Pemprov Bali kelabakan.

Pendistribusian secara langsung penyisihan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dari Badung kepada 6 kabupaten se-Bali, kecuali Gianyar, bakal direalisasikan Juni 2017 nanti.

Pemprov Bali dan DPRD Bali sepakat kejar kekurangan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 288 miliar ke pusat, menyusul tambahan beban kewenangan kelola SMA/SMK.

Usulan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemprov Bali sudah diajukan ke pemerintah pusat.

Di tengah rencana Pemprov Bali melakukan rasionalisasi anggaran menyusul masih kurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat sekitar Rp 246 miliar karena beban kelola SMA/SMK, muncul keinginan dari anggota DPRD Bali untuk menambah dana tunjangan perumahan.

Pejabat yang bisa mengikuti seleksi pimpinan tiga OPD ini diantaranya memenuhi persyaratan dengan kepangkatan IV B minimal dalam lima tahun, serta harus lulus Diklatpim 2.

Jika Rp 246 miliar tak dibayar pusat, Pemprov Bali terpaksa kembali lakukan rasionalisasi seperti tahun 2016

Sempat tertunda karena dipanggil mendadak Presiden Jokowi, Gubernur Bali Made Mangku Pastika dipastikan akan rapat kerja dengan DPRD Bali di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Selasa (28/3) ini.

Ketidaktegasan soal sanksi bagi LPD yang tidak menyetorkan 5 persen dari keuntungan bersih dipertanyakan.