Tag: BPJS Kesehatan

MANGUPURA, NusaBali
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) korban PHK atau yang tidak lagi mampu membayar premi asuransi BPJS secara mandiri, diminta beralih menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Badung.

JAKARTA, NusaBali
Setelah kenaikan dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA), pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 150.000 dan kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 100.000 akan berlaku pada 1 Juli 2020.

DENPASAR, NusaBali
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia yang mengumumkan rencana relaksasi iuran peserta terkait penanggulangan pandemi Covid-19.

JAKARTA, NusaBali
Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS perlu dicarikan solusi.

TABANAN, NusaBali
Pembatalan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan oleh Mahkamah Agung (MA) membuat Pemkab Tabanan lega.

SEMARAPURA, NusaBali
Pemkab Klungkung menunggu keputusan pemerintah pusat terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Data terakhir, ada sekitar 7.000 jiwa warga di Buleleng belum memiliki jaminan kesehatan karena datanya dinyatakan tidak valid.

Pemerintah Kabupaten Badung melakukan validasi data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Sebelum Pemkab Buleleng mengagendakan lobi ke BPJS Pusat,  anggota DPRD Buleleng
melakukan konsultasi dengan BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.

Meski iuran untuk tujuh bulan ke depan sudah dilunasi, namun aktivasi ulang peserta KIS-PBI baru bisa dimanfaarkan per bulan Februari 2020.

Pemegang KIS PBI yang dinonaktifkan, akan aktifkan kembali dalam waktu sebulan.

Dana tanggungan sebesar Rp 97 miliar diplot 7 bulan, dan 5 bulan tersisa diusulkan pengajuan lagi lewat APBD-Perubahan.

Dampak naiknya iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, membuat Pemprov Bali dan Pemkab Tabanan tidak bisa mengcover keseluruhan peserta pemegang Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI).

Kartu yang dinonaktifkan per 1 Januari 2020 membuat pasien miskin yang sebelumnya menggunakan Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) kelimpungan.

Dampak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, kolaborasi Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng tak bisa men-cover keseluruhan peserta pemegang KIS PBI.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Letjen (Purn) dr Terawan Agus Putranto SpRad (K) RI mengatakan Universal Health Coverage (UHC) dimaksudkan untuk cakupan akses pelayanan kesehatan, bukan cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta berkomitmen sejak awal untuk mendukung pemerintah pusat melalui program JKN-KIS. Dimana untuk meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan, Pemkab Badung telah menjalankan Tri Kona (lahir, hidup dan mati).

Kalau berat di kelas satu atau kelas dua, bisa turun kelas. Kami ada kebijakan sampai April 2020.

Dilema etik ini akan dibawa oleh dr Henky ke dalam seminar ‘Continuing Professional Development Ilmu Kedokteran’, Sabtu (30/11) hari ini.

Adanya fenomena peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) segmen kepesertaan mandiri yang mulai beralih turun kelas ke kelas III, maka rumah sakit harus memperhatikan dan menyesuaikan tempat tidur untuk kelas III.