Tag: Mahkamah Konstitusi (MK)

JAKARTA, NusaBali - Lembaga pemantau pemilu Jaga Pemilu menemukan 914 kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024 berdasarkan laporan yang dihimpun mulai 29 Agustus 2023 hingga 19 Maret 2024.

JAKARTA, NusaBali - Meski Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud telah mengajukan gugatan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Sabtu (23/3) kemarin. Namun, Ketua Presidium Nasional Jaringan Kerja Akar Rumput Bersama Ganjar (Jangkar Baja) I Ketut Guna Artha atau biasa disapa Igat berharap koalisi Ganjar-Mahfud di DPR RI tetap mengajukan hak angket.

DENPASAR, NusaBali - Pembagian bansos oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di beberapa daerah, termasuk Gianyar, Bali, di masa kampanye Pilpres digugat pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pembagian bansos disebut sebagai penyalahgunaan wewenang untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang notabene mengusung putra Presiden Jokowi sebagai cawapres.

JAKARTA, NusaBali - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyiapkan puluhan saksi dan ahli yang akan hadir dalam persidangan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

JAKARTA, NusaBali - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq menyatakan bahwa partainya akan mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai respons dari hasil rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024.

JAKARTA, NusaBali - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan akan menggugat hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengungkap kecurangan dari tahap awal sampai akhir proses penyelenggaraan Pemilu. Menurut Ganjar, pengajuan gugatan ke MK tidak hanya terkait hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024 yang telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Melainkan juga keseluruhan proses penyelenggaraan Pemilu.

DENPASAR, NusaBali - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menyatakan kesiapannya menghadapi gugatan para peserta Pemilu serentak 2024, pasca KPU RI menetapkan hasil Pemilu 14 Februari 2024, Rabu (20/3) malam. Sesuai dengan regulasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, para kontestan Pemilu dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) maksimal tiga hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu.

JAKARTA,NusaBali - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto menegaskan akan terus memantau proses penyelesaian sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 setelah rekapitulasi tingkat nasional selesai. Pihaknya menyarankan para pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu agar menyelesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) ketimbang turun ke jalanan.

JAKARTA, NusaBali - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengatakan, ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen dan ambang batas presiden (presidential threshold) harus dihapus. Menurut Fahri, ambang batas tersebut hanya membuat jarak dengan rakyat. Fahri menyampaikan itu, karena merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan ambang batas parlemen 4 persen harus diubah sebelum 2029.

Untuk hasil kursi ataupun calon terpilih akan ditetapkan setelah dipastikan tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK)

PADANG, NusaBali - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud Md menyebut berdasarkan pengalamannya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang biasanya melakukan kecurangan adalah antar-peserta atau kontestan.

MANGUPURA, NusaBali - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri buka suara terkait situasi dan dinamika politik yang terjadi belakangan ini, terutama kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia Capres-Cawapres.

JAKARTA, NusaBali - Ketua Presidium Nasional Jaringan Kerja Akar Rumput Bersama Ganjar (Jangkar Baja) I Ketut Guna Artha atau biasa disapa Igat menilai, pencalonan Gibran Rakabuming Raka atau Gibran sebagai Calon Wakil Presiden terkesan dipaksakan.

JAKARTA, NusaBali - Aliansi Mahasiswa Universitas Udayana berangkat ke aksi nasional menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai mencederai hukum. Mahasiswa juga menyampaikan evaluasi 9 tahun kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

JAKARTA, NusaBali - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Kelembagaan Bawaslu di Bidang Hukum Sebagai Pemberi Keterangan Di Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

JOGJAKARTA, NusaBali - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta pelaksanaan kampanye peserta Pemilu 2024 di lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi, tidak disertai pelanggaran hingga memunculkan unsur kebencian.

DENPASAR, NusaBali - Anggota Fraksi PDIP DPR RI dapil (daerah pemilihan) Bali IGN Alit Kusuma Kelakan mengatakan Pemilu 2024 tidak menjadi ajang perang baliho. Namun bisa menjadi ajang adu gagasan dan ide secara keilmuan bagi para caleg.

DENPASAR, NusaBali - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan caleg kampanye menggunakan fasilitas pendidikan (termasuk kampus,red) disambut sumringrah para caleg.

JAKARTA, NusaBali - Kelompok mahasiswa ini mendukung gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap aturan masa jabatan ketua umum partai politik (ketum parpol). Kelompok mahasiswa ini mendukung agar masa jabatan ketum parpol dibatasi dua periode atau 10 tahun saja, tidak perlu lama-lama.

SURABAYA, NusaBali - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait UU Pemilu. Pemilu 2024 dipastikan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka atau coblos nama caleg. Putusan tersebut berbeda dengan rumor yang disebarkan oleh Mantan Wamenkumham Denny Indrayana.